BGN Evaluasi Insentif Rp6 Juta per Hari, Buntut Pemborosan Capai Rp1 Triliun
Jakarta, (TNN) – Badan Gizi Nasional (BGN) akan meninjau ulang pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul temuan adanya potensi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun akibat membengkaknya jumlah titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa evaluasi ini tidak akan mengurangi alokasi dana untuk bahan makanan sebesar Rp10 ribu per porsi. “Angka Rp10 ribu itu khusus untuk bahan baku, terpisah dari biaya operasional. Kami kaji ulang nilai insentifnya agar penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya, Jumat (12/6) .
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah SPPG melonjak jauh dari rencana awal. Dari target sekitar 21 ribu titik, saat ini tercatat beroperasi 27.877 titik. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pun terjadi lonjakan tajam, dari perkiraan 2.000 menjadi 8.617 titik. Dengan besaran insentif yang berlaku, penambahan ini membebani keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulannya .
Skema bantuan Rp6 juta per hari diatur dalam peraturan internal BGN, diberikan berdasarkan kesiapan operasional dapur dan bukan berdasarkan jumlah porsi yang disalurkan. Dalam perkembangannya, skema ini juga menjadi sorotan penyidik Kejaksaan Agung. Diduga, alokasi dana tersebut pernah dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat BGN yang kini berstatus tersangka kasus korupsi tata kelola program .
Menanggapi hal itu, Nanik enggan berkomentar mendalam. “Soal dugaan penyalahgunaan oleh oknum lama, itu ranah penyidik. Kami hanya fokus memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada celah pemborosan,” tegasnya .
Awalnya, skema insentif ini dirancang sebagai bentuk kompensasi bagi mitra yang menanggung biaya pembangunan dan risiko operasional tanpa mengandalkan dana APBN. Namun seiring dengan ditemukannya penyimpangan penunjukan mitra dan pembengkakan jumlah titik layanan, keberlanjutan nilai insentif tersebut kini dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Red TNN
Komentar