BGN Evaluasi Insentif Rp6 Juta per Hari, Buntut Pemborosan Capai Rp1 Triliun

Redaksi

Jakarta, (TNN) – Badan Gizi Nasional (BGN) akan meninjau ulang pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul temuan adanya potensi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun akibat membengkaknya jumlah titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
 
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa evaluasi ini tidak akan mengurangi alokasi dana untuk bahan makanan sebesar Rp10 ribu per porsi. “Angka Rp10 ribu itu khusus untuk bahan baku, terpisah dari biaya operasional. Kami kaji ulang nilai insentifnya agar penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya, Jumat (12/6) .
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah SPPG melonjak jauh dari rencana awal. Dari target sekitar 21 ribu titik, saat ini tercatat beroperasi 27.877 titik. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pun terjadi lonjakan tajam, dari perkiraan 2.000 menjadi 8.617 titik. Dengan besaran insentif yang berlaku, penambahan ini membebani keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulannya .
 
Skema bantuan Rp6 juta per hari diatur dalam peraturan internal BGN, diberikan berdasarkan kesiapan operasional dapur dan bukan berdasarkan jumlah porsi yang disalurkan. Dalam perkembangannya, skema ini juga menjadi sorotan penyidik Kejaksaan Agung. Diduga, alokasi dana tersebut pernah dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat BGN yang kini berstatus tersangka kasus korupsi tata kelola program .
 
Menanggapi hal itu, Nanik enggan berkomentar mendalam. “Soal dugaan penyalahgunaan oleh oknum lama, itu ranah penyidik. Kami hanya fokus memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada celah pemborosan,” tegasnya .
 
Awalnya, skema insentif ini dirancang sebagai bentuk kompensasi bagi mitra yang menanggung biaya pembangunan dan risiko operasional tanpa mengandalkan dana APBN. Namun seiring dengan ditemukannya penyimpangan penunjukan mitra dan pembengkakan jumlah titik layanan, keberlanjutan nilai insentif tersebut kini dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Red TNN



Komentar

Posting Komentar

Berita Terpopuler

JPPPM Kabupaten Pandeglang Gelar Pengajian Bulanan dan Pengukuhan Ketua Tingkat Kecamatan

Redaksi
Gambar
Pandeglang, (TNN) – Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubaligoh (JPPPM) Kabupaten Pandeglang menggelar Pengajian Bulanan sekaligus Pengukuhan Ketua JPPPM Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema "Merekatkan Ukhuwah Islamiyah Menuju Banten yang Barokah" tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi, memperkuat persatuan, serta meningkatkan peran perempuan pengasuh pondok pesantren dan mubaligoh dalam membina umat dan menanamkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Ketua JPPPM Kabupaten Pandeglang, Umi Hj. Drs. Maesaroh, M.Pd, Ketua JPPPM Provinsi, Umi Hj. Afiah Karim, S.Kom.I, serta Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani. Hadir pula jajaran pengurus dan anggota JPPPM dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Dalam prosesi pengukuhan, para ketua JPPPM tingkat kecamatan resmi dilantik untuk mengemban ...
Baca selengkapnya

Pembangunan Gorong-gorong di Jalan Nasional Sumberjaya Diduga Mangkrak, Tumpukan Material Dinilai Berbahaya

Redaksi
Gambar
PANDEGLANG, (TNN) – Pembangunan gorong-gorong yang berlokasi di jalan nasional, tepatnya di wilayah Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, kini menjadi sorotan masyarakat setempat. Pasalnya, proyek yang telah dikerjakan selama lebih dari satu bulan tersebut hingga saat ini belum kunjung selesai dan tampak terhenti.   Pantauan di lokasi, di bahu jalan sebelah kiri dan kanan pada titik pembangunan tersebut masih terlihat tumpukan material berupa batu split yang menumpuk dan belum dimanfaatkan untuk pengecoran dinding samping atau loneng gorong-gorong. Kondisi ini memicu dugaan di kalangan warga bahwa proyek tersebut mengalami kemacetan atau bahkan mangkrak di tengah jalan.   Endang Sutisna, tokoh pemuda di wilayah tersebut, menyampaikan kekecewaannya atas lambatnya penyelesaian pekerjaan tersebut. Menurutnya, penumpukan material yang dibiarkan begitu saja cukup membahayakan bagi para pengguna jalan raya.   "Sangat disayangkan, pembangunan goro...
Baca selengkapnya

Legon Guru: Surga Tersembunyi di Ujung Barat Pulau Jawa, Karya Anak Muda yang Kini Makin Bersinar

Redaksi
Gambar
PANDEGLANG, (TNN ) – Pesona keindahan alam Kabupaten Pandeglang seolah tak pernah habis untuk digali. Kini, di ujung paling barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Ujungkulon, tersimpan sebuah permata wisata yang memesona dan sedang ramai dibicarakan serta menjadi perbincangan hangat di media sosial. Destinasi tersebut tak lain adalah Wisata Legon Guru, yang berlokasi di Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.   Keindahan alam yang luar biasa di tempat ini bukanlah terbentuk begitu saja, melainkan merupakan buah karya nyata dan ketekunan para anak muda yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Legon Guru. Dengan tangan dingin dan semangat membara, mereka berhasil mengubah potensi alam yang ada menjadi sebuah sajian surga tersembunyi yang menakjubkan dan siap memanjakan setiap mata yang memandang.   Daya tarik utama Legon Guru terpancar jelas dari hamparan keindahan pantainya yang alami. Pasir putih bersih yang lembut membentang di sepan...
Baca selengkapnya

Masyarakat Desa Kertaraharja Boikot Kantor Desa, Pertanyakan Dugaan Pungli PBB-P2

Redaksi
Gambar
Reporter: Udi. S PANDEGLANG, (TNN) 10 Juni 2026 – Puluhan warga Desa Ketaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi boikot terhadap Kantor Desa Ketaraharja pada Rabu (10/6/2026).  Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Warga yang hadir dalam aksi tersebut sebelumnya telah melakukan audiensi untuk meminta penjelasan dari pihak pemerintah desa mengenai dugaan adanya pungutan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Namun, masyarakat mengaku kecewa karena Kepala Desa Ketaraharja tidak hadir dalam audiensi tersebut. Dalam aksi itu, warga membentangkan spanduk bertuliskan "Desa Ini Diboikot Oleh Masyarakat" sebagai simbol protes terhadap sikap pemerintah desa yang dianggap tidak memberikan klarifikasi secara langsung kepada masyarakat. Salah seorang perwakilan warga menyampaikan bahwa masyarakat h...
Baca selengkapnya

Resepsi Pernikahan Yeni dan Agung Berjalan Sukses, Lancar, dan Penuh Kebahagiaan

Redaksi
Gambar
Reporter: Udi. S Pandeglang, TNN – Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan keluarga mewarnai resepsi pernikahan pasangan Yeni dan Agung yang berlangsung dengan sukses dan lancar.minggu,(7/6/2026 Acara yang dihadiri keluarga besar, kerabat, sahabat, serta masyarakat sekitar tersebut berlangsung khidmat dan meriah. Mempelai wanita, Yeni, merupakan putri ke (3) dari Bapak Sapar dan Ibu Uung Kurniasih, warga Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Sementara mempelai pria, Agung, adalah putra ke (3) dari Bapak Pujianto dan Ibu Misanah, warga Desa Cimanis, Kabupaten Pandeglang. Prosesi akad nikah hingga resepsi berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Kehadiran para tamu undangan dari berbagai kalangan menambah semarak acara yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Kedua keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir memberikan doa restu kepada kedua mempelai.  Mereka juga menyampaikan apres...
Baca selengkapnya

Waka 7 Bidang Hukum dan HAM PSIB Banten Kecam Keras Dugaan Pungli dalam Penagihan SPPT di Desa Kertaraharja

Redaksi
Gambar
Pandeglang, TNN – Wakil Ketua (Waka) 7 Bidang Hukum dan HAM PSIB Provinsi Banten, Haji Abdul Halim, mengecam keras adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Menurut Haji Abdul Halim, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan desa. "Kami mengecam keras apabila benar terdapat pungutan di luar ketentuan yang berlaku dalam penagihan SPPT kepada masyarakat. Aparatur desa harus bekerja sesuai aturan dan tidak membebani warga dengan biaya yang tidak memiliki dasar hukum," tegas Abdul Halim, Selasa (10/6/2026). Ia meminta pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan investigasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat. Selain itu, Abdul...
Baca selengkapnya

Tindak Lanjut Audiensi Terkait Dugaan Pungli PBB-P2 di Desa Kertaraharja

Redaksi
Gambar
PANDEGLANG, (TNN) Keluarga Mahasiswa Sobang (KEMAS) menindaklanjuti audiensi yang dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Kantor Kecamatan Sobang terkait dugaan ketidaksesuaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kertaraharja. Audiensi tersebut bertujuan meminta klarifikasi atas laporan masyarakat mengenai adanya pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Namun, pihak yang menjadi objek klarifikasi, termasuk Kepala Desa Kertaraharja, tidak hadir dalam audiensi sehingga belum terdapat penjelasan resmi kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengawalan terhadap aspirasi warga, KEMAS kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah masyarakat Desa Kertaraharja. Dari hasil konfirmasi dan pemeriksaan dokumen yang ditunjukkan masyarakat, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara nominal yang tercantum dalam SPPT dengan nominal yang ditagihkan kepada wajib pajak. Temuan...
Baca selengkapnya