Kabar Gembira! Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Mulai 10 April 2026

Redaksi:

PANDEGLANG, TNN – Kabar yang dinanti-nanti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akhirnya tiba. Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai proses pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Tahap 2 tahun 2026 mulai Jumat, 10 April kemarin.

Penyaluran ini mencakup periode triwulan kedua (April, Mei, Juni) dan dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) serta PT Pos Indonesia.

Rincian Nominal Bantuan
Besaran dana yang diterima masyarakat bervariasi tergantung kategori komponen dalam keluarga:

Ibu Hamil & Anak Usia Dini: Rp750.000 per tahap.

Lansia & Penyandang Disabilitas: Rp600.000 per tahap.

Siswa SMA: Rp500.000 per tahap.

Siswa SMP: Rp375.000 per tahap.

Siswa SD: Rp225.000 per tahap.

BPNT (Sembako): Rp200.000 per bulan (Total Rp600.000 per triwulan).

Cara Cek Penerima Secara Mandiri
Masyarakat dapat memastikan apakah namanya terdaftar sebagai penerima hanya dengan modal HP dan KTP:

Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pilih wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa).

Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.

Klik "Cari Data". Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status "YA" dan periode pencairan "April-Juni 2026".

Imbauan Waspada Penipuan
Pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap pesan singkat (SMS/WhatsApp) yang meminta data pribadi atau biaya administrasi dengan dalih pencairan bansos. Pencairan resmi hanya dilakukan melalui saluran perbankan dan PT Pos Indonesia tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Red: TNN



Komentar

Posting Komentar

Berita Terpopuler

Ledakan Dahsyat SPBE di Cimuning Bekasi, Belasan Orang Luka-Luka dan Puluhan Rumah Terdampak

Redaksi:
Gambar
BEKASI, TERAS NASIONAL NEWS - 3 April 2026 – Sebuah kebakaran hebat disertai ledakan dahsyat melanda Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di kawasan Cimuning, Kecamatan MustikaJaya, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4/2026) malam.  Insiden ini mengakibatkan kepanikan luar biasa di kalangan warga sekitar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman penduduk. Kronologi Kejadian: Api pertama kali terlihat pada Rabu malam yang kemudian memicu serangkaian ledakan berulang yang terdengar hingga radius yang cukup jauh. Berdasarkan laporan awal, diduga terjadi kebocoran gas selama sekitar 20 menit sebelum ledakan besar terjadi. Warga melaporkan mendengar dentuman seperti bom yang membuat mereka berhamburan menyelamatkan diri. Korban Luka: Tercatat sedikitnya 14 hingga 17 orang mengalami luka-luka akibat insiden ini. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius hingga 90 persen dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan intensif. Kerusakan Bangunan: Kobaran api me...
Lanjutkan Baca

Pemerintah Putuskan Harga BBM Tidak Naik Per April 2026, Simak Rinciannya

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) resmi memutuskan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi maupun subsidi per April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Berdasarkan pantauan di laman resmi Pertamina, harga BBM jenis Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter. Begitu pula dengan jenis bahan bakar komersial lainnya seperti Pertamax yang tetap dibanderol Rp12.950 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menjaga Daya Beli Masyarakat Menteri ESDM menyatakan bahwa meskipun harga minyak mentah dunia sedang mengalami dinamika, pemerintah memilih untuk melakukan penyesuaian dari sisi internal guna memastikan beban masyarakat tidak bertambah. "Stabilitas harga energi menjadi prioritas utama saat ini. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memast...
Lanjutkan Baca

Pemerintah targetkan pembatasan BBM subsidi rampung Mei, harga tiket pesawat mulai melambung

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali menegaskan komitmennya untuk menata penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Target penyelesaian skema pembatasan ini dicanangkan rampung pada akhir Mei 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan ruang fiskal APBN tetap terjaga di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan kriteria kendaraan yang masih diperbolehkan mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi, yang kemungkinan besar akan didasarkan pada kapasitas mesin (CC) kendaraan. Tekanan Ekonomi di Sektor Transportasi Di saat masyarakat menanti kepastian aturan BBM, sektor transportasi udara sudah lebih dulu memberikan tekanan pada kantong publik. Berdasarkan pantauan pasar pagi ini, harga tiket pesawat untuk berbagai rute domestik mengalami kenaikan signifikan, berkisar antara 9% hingga 13%. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian biay...
Lanjutkan Baca

Sambut Aspirasi Warga, PLN ULP Labuan Geser Tiang Listrik di Akses Sekolah dan Masjid Cimanggu

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS -  melalui Posko Cibaliung melakukan langkah konkret pemindahan (pergeseran) tiang listrik di Kampung Ciundil, Desa Waringinkurung, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Langkah ini diambil guna membuka akses vital yang menghubungkan jalur keluar-masuk jemaah Masjid Al-Ikhlas dan siswa SDN Waringinkurung 2. Aksi tanggap petugas di lapangan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk praktisi media, M. Sutisna. Ia menilai langkah PLN tersebut merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Sebagai BUMN, PLN telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemindahan tiang ini bukan sekadar teknis, tapi bentuk kepatuhan terhadap asas kepentingan umum dan kesamaan hak warga negara," ujar M. Sutisna kepada awak media. Ia menambahkan bahwa standar pelayanan prima ini juga sejalan dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan...
Lanjutkan Baca

DETIK-DETIK MENCEKAM: Plafon RSUD Berkah Pandeglang Ambruk, Pasien Berhamburan Selamatkan Diri!

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG (TNN) – Insiden mencekam melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada Kamis malam (9/4/2026). Plafon di ruang rawat inap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang tersebut dilaporkan ambruk secara spontan, memicu kepanikan massal di kalangan pasien dan tenaga medis. Peristiwa yang terjadi di tengah guyuran hujan lebat ini memaksa sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan dalam kondisi lemah, harus berjuang keluar ruangan demi menyelamatkan nyawa. Kronologi Kejadian Menurut saksi mata di lokasi, insiden bermula dari suara gemuruh keras yang terdengar dari arah atap. Tanpa peringatan, material plafon langsung berjatuhan menimpa area perawatan. "Iya, plafon ruangan pasien roboh. Saat itu kondisi sedang hujan, kejadiannya berlangsung spontan," ungkap salah satu keluarga pasien yang menyaksikan langsung detik-detik robohnya material bangunan tersebut. Pihak RSUD Berkah mengonfirmasi bahwa kesigapan tenaga medis di lapangan berhasil...
Lanjutkan Baca

GWI Desak Pemkab Pandeglang Usut Dugaan Rangkap Jabatan ASN dan PPPK di BPD

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) secara resmi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera mengambil langkah tegas terkait adanya dugaan praktik rangkap jabatan. Kasus ini disinyalir melibatkan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan pantauan tim redaksi Teras Nasional News, meski isu ini telah mencuat melalui berbagai pemberitaan media daring, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan nyata atau respons memuaskan dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Pandeglang. Perwakilan GWI, M. Sutisna, dalam keterangannya menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan tersebut berpotensi besar menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini dikhawatirkan dapat mencederai pro...
Lanjutkan Baca