Kabar Gembira! Bansos BPNT Rp600 Ribu Cair Mulai Pekan Kedua April 2026, Cek Nama Anda Sekarang

Redaksi:

JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk periode April hingga Juni 2026 akan segera disalurkan. Bantuan sebesar Rp600.000 (akumulasi tiga bulan) ini dijadwalkan mulai masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pekan kedua April 2026.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan setelah adanya pemutakhiran data rutin. "Setiap tanggal 10 kami menerima hasil pemutakhiran data terbaru sebagai pedoman penyaluran bansos agar tepat sasaran," ungkapnya dalam keterangan pers di Jakarta.

Syarat Penerima dan Ciri KTP yang Lolos Pemerintah memperketat kriteria penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Beberapa syarat utama agar bantuan bisa dicairkan meliputi:

NIK Aktif: NIK harus terdaftar di Dukcapil dan tidak ganda.

Kesesuaian Alamat: Data alamat di KTP harus sinkron dengan data di sistem Kemensos.

Memiliki KKS: Penerima wajib memiliki Kartu Keluarga Sejahtera untuk penarikan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia.

Cara Cek Status Secara Mandiri
Masyarakat diimbau untuk mengecek status kepesertaannya melalui langkah mudah berikut:

Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Masukkan wilayah domisili (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa).

Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

Klik "Cari Data".

Jika sistem menampilkan keterangan "YA" pada kolom status, maka dana bantuan akan segera dikirimkan ke rekening masing-masing sesuai jadwal distribusi di wilayah tersebut.

Selain BPNT, bantuan lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan Atensi YAPI (untuk anak yatim piatu) juga dikabarkan mulai cair secara bertahap pada bulan ini.

Penulis: Red
Editor: (Jefri Ireng)

Komentar

Posting Komentar

Berita Terpopuler

Ledakan Dahsyat SPBE di Cimuning Bekasi, Belasan Orang Luka-Luka dan Puluhan Rumah Terdampak

Redaksi:
Gambar
BEKASI, TERAS NASIONAL NEWS - 3 April 2026 – Sebuah kebakaran hebat disertai ledakan dahsyat melanda Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di kawasan Cimuning, Kecamatan MustikaJaya, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4/2026) malam.  Insiden ini mengakibatkan kepanikan luar biasa di kalangan warga sekitar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman penduduk. Kronologi Kejadian: Api pertama kali terlihat pada Rabu malam yang kemudian memicu serangkaian ledakan berulang yang terdengar hingga radius yang cukup jauh. Berdasarkan laporan awal, diduga terjadi kebocoran gas selama sekitar 20 menit sebelum ledakan besar terjadi. Warga melaporkan mendengar dentuman seperti bom yang membuat mereka berhamburan menyelamatkan diri. Korban Luka: Tercatat sedikitnya 14 hingga 17 orang mengalami luka-luka akibat insiden ini. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius hingga 90 persen dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan intensif. Kerusakan Bangunan: Kobaran api me...
Lanjutkan Baca

Pemerintah Putuskan Harga BBM Tidak Naik Per April 2026, Simak Rinciannya

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) resmi memutuskan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi maupun subsidi per April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Berdasarkan pantauan di laman resmi Pertamina, harga BBM jenis Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter. Begitu pula dengan jenis bahan bakar komersial lainnya seperti Pertamax yang tetap dibanderol Rp12.950 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menjaga Daya Beli Masyarakat Menteri ESDM menyatakan bahwa meskipun harga minyak mentah dunia sedang mengalami dinamika, pemerintah memilih untuk melakukan penyesuaian dari sisi internal guna memastikan beban masyarakat tidak bertambah. "Stabilitas harga energi menjadi prioritas utama saat ini. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memast...
Lanjutkan Baca

Pemerintah targetkan pembatasan BBM subsidi rampung Mei, harga tiket pesawat mulai melambung

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali menegaskan komitmennya untuk menata penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Target penyelesaian skema pembatasan ini dicanangkan rampung pada akhir Mei 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan ruang fiskal APBN tetap terjaga di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan kriteria kendaraan yang masih diperbolehkan mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi, yang kemungkinan besar akan didasarkan pada kapasitas mesin (CC) kendaraan. Tekanan Ekonomi di Sektor Transportasi Di saat masyarakat menanti kepastian aturan BBM, sektor transportasi udara sudah lebih dulu memberikan tekanan pada kantong publik. Berdasarkan pantauan pasar pagi ini, harga tiket pesawat untuk berbagai rute domestik mengalami kenaikan signifikan, berkisar antara 9% hingga 13%. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian biay...
Lanjutkan Baca

Sambut Aspirasi Warga, PLN ULP Labuan Geser Tiang Listrik di Akses Sekolah dan Masjid Cimanggu

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS -  melalui Posko Cibaliung melakukan langkah konkret pemindahan (pergeseran) tiang listrik di Kampung Ciundil, Desa Waringinkurung, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Langkah ini diambil guna membuka akses vital yang menghubungkan jalur keluar-masuk jemaah Masjid Al-Ikhlas dan siswa SDN Waringinkurung 2. Aksi tanggap petugas di lapangan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk praktisi media, M. Sutisna. Ia menilai langkah PLN tersebut merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Sebagai BUMN, PLN telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemindahan tiang ini bukan sekadar teknis, tapi bentuk kepatuhan terhadap asas kepentingan umum dan kesamaan hak warga negara," ujar M. Sutisna kepada awak media. Ia menambahkan bahwa standar pelayanan prima ini juga sejalan dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan...
Lanjutkan Baca

DETIK-DETIK MENCEKAM: Plafon RSUD Berkah Pandeglang Ambruk, Pasien Berhamburan Selamatkan Diri!

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG (TNN) – Insiden mencekam melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada Kamis malam (9/4/2026). Plafon di ruang rawat inap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang tersebut dilaporkan ambruk secara spontan, memicu kepanikan massal di kalangan pasien dan tenaga medis. Peristiwa yang terjadi di tengah guyuran hujan lebat ini memaksa sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan dalam kondisi lemah, harus berjuang keluar ruangan demi menyelamatkan nyawa. Kronologi Kejadian Menurut saksi mata di lokasi, insiden bermula dari suara gemuruh keras yang terdengar dari arah atap. Tanpa peringatan, material plafon langsung berjatuhan menimpa area perawatan. "Iya, plafon ruangan pasien roboh. Saat itu kondisi sedang hujan, kejadiannya berlangsung spontan," ungkap salah satu keluarga pasien yang menyaksikan langsung detik-detik robohnya material bangunan tersebut. Pihak RSUD Berkah mengonfirmasi bahwa kesigapan tenaga medis di lapangan berhasil...
Lanjutkan Baca

GWI Desak Pemkab Pandeglang Usut Dugaan Rangkap Jabatan ASN dan PPPK di BPD

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) secara resmi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera mengambil langkah tegas terkait adanya dugaan praktik rangkap jabatan. Kasus ini disinyalir melibatkan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan pantauan tim redaksi Teras Nasional News, meski isu ini telah mencuat melalui berbagai pemberitaan media daring, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan nyata atau respons memuaskan dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Pandeglang. Perwakilan GWI, M. Sutisna, dalam keterangannya menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan tersebut berpotensi besar menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini dikhawatirkan dapat mencederai pro...
Lanjutkan Baca