Kondisi Memprihatinkan, MI Darul Hasanah Pandeglang Sangat Butuh Bantuan Pemerintah

Redaksi:

PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS – Potret pendidikan di wilayah pelosok Kabupaten Pandeglang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya dialami oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hasanah yang berlokasi di Kampung Cibodas, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

Meski telah lama menjadi tumpuan utama anak-anak setempat dalam menimba ilmu, kondisi sarana dan prasarana di madrasah ini masih jauh dari kata layak. Bangunan yang sangat sederhana, keterbatasan ruang kelas, hingga minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan nyata dalam proses belajar mengajar setiap harinya.

Walaupun harus bertarung dengan berbagai keterbatasan, para guru di MI Darul Hasanah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dengan fasilitas seadanya, mereka tetap konsisten memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Semangat serupa juga terpancar dari para siswa yang tetap antusias hadir di sekolah demi mengejar cita-cita mereka.

Kondisi ini memicu keprihatinan masyarakat Kampung Cibodas. Warga berharap adanya intervensi dan perhatian nyata, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mengingat pendidikan adalah hak dasar yang wajib didapatkan secara layak oleh setiap anak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

“Kami sangat berharap pemerintah bisa melihat langsung kondisi madrasah ini. Anak-anak di sini punya semangat belajar yang tinggi, hanya saja fasilitasnya sangat kurang,” ungkap salah seorang warga setempat.

Selain mendesak perbaikan fisik bangunan, madrasah ini juga sangat membutuhkan bantuan alat penunjang belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan biaya operasional.

Diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah, kualitas pendidikan di MI Darul Hasanah dapat meningkat secara signifikan. Dukungan tersebut sangat krusial bagi masyarakat Desa Cihanjuang guna menciptakan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki daya saing di masa depan.

Sudah saatnya seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga instansi terkait, bersinergi memberikan dukungan nyata agar akses pendidikan di daerah seperti Kampung Cibodas dapat berkembang lebih baik dan merata. 

Red: TNN

Komentar

Posting Komentar

Berita Terpopuler

Ledakan Dahsyat SPBE di Cimuning Bekasi, Belasan Orang Luka-Luka dan Puluhan Rumah Terdampak

Redaksi:
Gambar
BEKASI, TERAS NASIONAL NEWS - 3 April 2026 – Sebuah kebakaran hebat disertai ledakan dahsyat melanda Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di kawasan Cimuning, Kecamatan MustikaJaya, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4/2026) malam.  Insiden ini mengakibatkan kepanikan luar biasa di kalangan warga sekitar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman penduduk. Kronologi Kejadian: Api pertama kali terlihat pada Rabu malam yang kemudian memicu serangkaian ledakan berulang yang terdengar hingga radius yang cukup jauh. Berdasarkan laporan awal, diduga terjadi kebocoran gas selama sekitar 20 menit sebelum ledakan besar terjadi. Warga melaporkan mendengar dentuman seperti bom yang membuat mereka berhamburan menyelamatkan diri. Korban Luka: Tercatat sedikitnya 14 hingga 17 orang mengalami luka-luka akibat insiden ini. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius hingga 90 persen dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan intensif. Kerusakan Bangunan: Kobaran api me...
Lanjutkan Baca

Pemerintah Putuskan Harga BBM Tidak Naik Per April 2026, Simak Rinciannya

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) resmi memutuskan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi maupun subsidi per April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Berdasarkan pantauan di laman resmi Pertamina, harga BBM jenis Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter. Begitu pula dengan jenis bahan bakar komersial lainnya seperti Pertamax yang tetap dibanderol Rp12.950 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menjaga Daya Beli Masyarakat Menteri ESDM menyatakan bahwa meskipun harga minyak mentah dunia sedang mengalami dinamika, pemerintah memilih untuk melakukan penyesuaian dari sisi internal guna memastikan beban masyarakat tidak bertambah. "Stabilitas harga energi menjadi prioritas utama saat ini. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memast...
Lanjutkan Baca

Pemerintah targetkan pembatasan BBM subsidi rampung Mei, harga tiket pesawat mulai melambung

Redaksi:
Gambar
JAKARTA, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali menegaskan komitmennya untuk menata penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Target penyelesaian skema pembatasan ini dicanangkan rampung pada akhir Mei 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan ruang fiskal APBN tetap terjaga di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan kriteria kendaraan yang masih diperbolehkan mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi, yang kemungkinan besar akan didasarkan pada kapasitas mesin (CC) kendaraan. Tekanan Ekonomi di Sektor Transportasi Di saat masyarakat menanti kepastian aturan BBM, sektor transportasi udara sudah lebih dulu memberikan tekanan pada kantong publik. Berdasarkan pantauan pasar pagi ini, harga tiket pesawat untuk berbagai rute domestik mengalami kenaikan signifikan, berkisar antara 9% hingga 13%. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian biay...
Lanjutkan Baca

Sambut Aspirasi Warga, PLN ULP Labuan Geser Tiang Listrik di Akses Sekolah dan Masjid Cimanggu

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS -  melalui Posko Cibaliung melakukan langkah konkret pemindahan (pergeseran) tiang listrik di Kampung Ciundil, Desa Waringinkurung, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Langkah ini diambil guna membuka akses vital yang menghubungkan jalur keluar-masuk jemaah Masjid Al-Ikhlas dan siswa SDN Waringinkurung 2. Aksi tanggap petugas di lapangan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk praktisi media, M. Sutisna. Ia menilai langkah PLN tersebut merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Sebagai BUMN, PLN telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemindahan tiang ini bukan sekadar teknis, tapi bentuk kepatuhan terhadap asas kepentingan umum dan kesamaan hak warga negara," ujar M. Sutisna kepada awak media. Ia menambahkan bahwa standar pelayanan prima ini juga sejalan dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan...
Lanjutkan Baca

DETIK-DETIK MENCEKAM: Plafon RSUD Berkah Pandeglang Ambruk, Pasien Berhamburan Selamatkan Diri!

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG (TNN) – Insiden mencekam melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada Kamis malam (9/4/2026). Plafon di ruang rawat inap fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang tersebut dilaporkan ambruk secara spontan, memicu kepanikan massal di kalangan pasien dan tenaga medis. Peristiwa yang terjadi di tengah guyuran hujan lebat ini memaksa sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan dalam kondisi lemah, harus berjuang keluar ruangan demi menyelamatkan nyawa. Kronologi Kejadian Menurut saksi mata di lokasi, insiden bermula dari suara gemuruh keras yang terdengar dari arah atap. Tanpa peringatan, material plafon langsung berjatuhan menimpa area perawatan. "Iya, plafon ruangan pasien roboh. Saat itu kondisi sedang hujan, kejadiannya berlangsung spontan," ungkap salah satu keluarga pasien yang menyaksikan langsung detik-detik robohnya material bangunan tersebut. Pihak RSUD Berkah mengonfirmasi bahwa kesigapan tenaga medis di lapangan berhasil...
Lanjutkan Baca

GWI Desak Pemkab Pandeglang Usut Dugaan Rangkap Jabatan ASN dan PPPK di BPD

Redaksi:
Gambar
PANDEGLANG, TERAS NASIONAL NEWS.COM – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) secara resmi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera mengambil langkah tegas terkait adanya dugaan praktik rangkap jabatan. Kasus ini disinyalir melibatkan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desakan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan pantauan tim redaksi Teras Nasional News, meski isu ini telah mencuat melalui berbagai pemberitaan media daring, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan nyata atau respons memuaskan dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Pandeglang. Perwakilan GWI, M. Sutisna, dalam keterangannya menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan tersebut berpotensi besar menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini dikhawatirkan dapat mencederai pro...
Lanjutkan Baca